Wapres Ingin Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Menengah Ke Bawah Dipercepat
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendesak pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diperpecat. Hal ini mengingat backlog perumahan yang disebabkan oleh kesenjangan pasokan dan kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup tinggi.
“Backlog atau kekurangan pasokan rumah saat ini masih cukup tinggi yaitu diperkirakan sebesar 11,04 juta unit. Dengan demikian, pembangunan perumahan MBR ini menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya,” kata Ma’ruf Amin, Sabtu (21/11/2020).
Backlog menjadi salah satu indikator yang digunakan Pemerintah untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia, seperti tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMN).
Untuk memenuhi kebutuhan rumah, pemerintah membuat program Satu Juta Rumah yang sebagian besar di antaranya ditujukan untuk MBR.
“Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2015, program Satu Juta Rumah telah terealisasi sebanyak 4,8 juta unit pada 2019, dan lebih dari 70 persen dari jumlah tersebut dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” jelas Wapres Ma’ruf.
Oleh karena itu, untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR, Pemerintah menyediakan berbagai skema bantuan pembiayaan. Antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahaan Berbasis Tabungan (BP2BT).
