Israel telah membentuk tim satgas antar kementerian senior untuk menilai tuduhan yang berkembang bahwa perangkat mata-mata (spyware) yang dijual oleh sebuah perusahaan cyber Israel telah disalahgunakan dalam skala global.

Namun, tim ini tidak berisikan orang-orang di Kementrian Pertahanan Israel karena di luar wewenang mereka. Kasus ini ditangani oleh pejabat senior di bidang pertahanan, intelijen, dan diplomatik.

“Peristiwa ini berada di luar lingkup Kementerian Pertahanan,” kata sumber yang tidak mau disebutkan, merujuk pada potensi pukulan balik diplomatik setelah laporan media terkemuka minggu ini tentang dugaan pelanggaran Pegasus di Prancis, Meksiko, India, Maroko, dan Irak.

Pada hari Rabu, Perdana Menteri Prancis Jean Castex mengatakan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyerukan serangkaian penyelidikan terhadap kasus spyware Pegasus tersebut.

Ponsel Macron ada dalam daftar target potensial untuk kemungkinan pengawasan atas nama Maroko dalam kasus Pegasus, kata surat kabar Prancis Le Monde, Selasa.

Kepala unit intelijen keuangan Meksiko, Santiago Nieto, mengatakan pemerintah saat ini belum menandatangani kontrak dengan perusahaan yang digunakan untuk membeli Pegasus, tetapi menambahkan bahwa pemerintah Meksiko sebelumnya telah melakukannya sebagai “taktik kontrol, intimidasi dan manipulasi”.

Salah satu sumber Israel menganggap bahwa penjualan spyware Pegasus ke luar negeri tetap tidak akan dibatasi oleh pemerintah Israel sendiri , karena tujuannya adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi, untuk melihat masalah ini dan mengambil pelajaran.

Mengomentari perkembangan tersebut, seorang juru bicara NSO mengatakan: “Kami menyambut baik setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah Israel, dan kami yakin bahwa kegiatan perusahaan itu tanpa cacat.”

Investigasi global yang diterbitkan pada hari Minggu oleh 17 organisasi media, yang dipimpin oleh kelompok jurnalisme nirlaba Forbidden Stories yang berbasis di Paris, mengatakan Pegasus telah digunakan dalam serangkaian percobaan dan berhasil meretas smartphone milik jurnalis, pejabat pemerintah, dan aktivis hak asasi manusia.

NSO telah menolak laporan tersebut, dengan mengatakan bahwa kabar tersebut penuh dengan asumsi yang salah dan teori yang tidak didukung. “Pegasus dimaksudkan hanya untuk digunakan oleh badan intelijen dan penegak hukum pemerintah untuk memerangi terorisme dan kejahatan” kata NSO.